Pascadiberlakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru pada 1 Januari lalu semua pejabat tersebut statusnya non job. Hal ini membuat kinerja dan sejumlah program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kerinci menjadi terbengkalai.
Seperti disampaikan Kepala Bidang Aset BPPKAD Kerinci, Apdel Risurdita bahwa perubahan SOTK tersebut mengakibatkan BPKAD seperti layaknya satu kapal dua kemudi. Dampaknya yakni lemahnya sistim pengendalian di pemerintah Kabupaten Kerinci. Serta disiplin PNS terutama sekali pada SKPD yg dimerjer atau perampingan struktur.
Wakil Bupati Kerinci, Zainal Abidin pun angkat bicara soal hal ini. Wabup bahkan menyarankan kepada Bupati Kerinci untuk segera memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menyusun dan melaksanakan rapat baperjakat dalam hal menyusun dan mengisi jabatan eselon tiga dan empat. "Melalui tim baperjakat sebagai bahan pertimbangan bagi bupati untuk segera melantik pejabat eselon tiga dan empat, karena ini sudah hampir pertengahan januari," sebutnya kemarin (12/1)
Lanjut Wabup, bila terlalu lama dilaksanakan pengisian pejabat eselon tiga dan empat, ia khawatir menimbulkan kebingungan bagi kalangan PNS. Karena ketidak pastian jabatannya dan dikhawatirkan berdampak terhadap disiplin kerja serta menggangu pelayanan masyarakat.
"Sebab ujung tombak bagi OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah eselon tiga dan empat dan stafnya," jelasnya.(*)
Sumber : TRIBUNJAMBI.COM
