Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Rachmawati Soekarnoputri dan Sejumlah Tokoh Ditangkap karena Dituduh Makar

Jumat, 02 Desember 2016 | 09.10 WIB Last Updated 2016-12-02T02:10:36Z
Jakarta – Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI dan berencana untuk meminta dilaksanakan Sidang Istimewa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditangkap polisi dengan tuduhan makar.

Salah satu yang ditangkap adalah  Rachmawati Soekarnoputri. Dia dijemput polisi dari rumahnya di kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan, pada pukul 06.00 wib. Menurut kuasa hukumnya, Aldwin Rahardian, Rachmawati saat ini sudah berada di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Iya benar, ini saya sudah berada di Mako Brimo. Saya mendampingi Ibu Rachmawati," katanya, Jumat, 2 Desember 2016.

Ditambahkan Aldwin, Rachmawati sudah dibawa dengan tuduhan makar karena dengan sejumlah tokoh lain akan menemui Ketua MPR untuk memberikan maklumat agar segera dilakukan Sidang Istimewa. Rencananya akan datang setelah salat Jumat. "Dibawa dari rumah beliau di Jatipadang. Tuduhannya makar. Ini saya baru tiba," katanya menambahkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengakui ada penangkapan terkait kegiatan makar. Namun, Boy tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang ditangkap karena tuduhan makar ini. “Ada delapan orang yang diamankan. Masih diperiksa di Polda Metro Jaya,” katanya.

Seperti dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2016, Rachmawati akan ke MPR untuk memberikan resolusi atau maklumat pada MPR agar segera melakukan Sidang Istimewa untuk mengembalikan UUD ke UUD 1945 yang asli.

Ia pun memastikan tidak akan mengikuti aksi doa dan salat Jumat berjamaah di kawasan Monumen Nasional (Monas). Meski begitu, dia tetap mendukung aksi mengawal kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama itu. "Saya enggak datang ke Monas. Tapi saya dukung aksi tersebut," katanya.

Menurutnya, saat ini UUD 1945 hasil amandemen melahirkan sistem politik dan ekonomi yang liberal. Hal ini justru akan mempersulit Presiden Jokowi menjadikan bangsa mandiri layaknya Trisakti, seperti yang telah digagas Soekarno.

"Komitmen Jokowi untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bebas dari ketergantungan asing tidak akan pernah terwujud. Sulit dilakukan jika kita masih terjebak dengan payung konstitusi bangsa saat ini yaitu UUD 1945 hasil amandemen," katanya.

Ia juga mempersilakan masyarakat yang ingin bergabung pada aksi tersebut. Namun, ia menyebut ada 10 hingga 20 ribu orang yang akan mengikuti dirinya ke MPR. "Selesainya aksi di Monas dan berjalan ke MPR di bawah komando saya, Rachmawati, untuk mengembalikan UUD ‘45 dan otomatis itu menegakkan proses hukum Ahok," katanya.

Ia pun mengaku sudah mengontak pimpinan MPR atas niatnya tersebut. Namun belum mendapatkan jawaban. Meski begitu, dia tetap akan datang untuk menyampaikan perlunya UUD 1945 kembali ke awal. “Saya minta pimpinan MPR memberikan respons. Mestinya rumah wakil rakyat memiliki respons yang tinggi. Kami akan melakukan aksi di luar gedung dan meminta pimpinan MPR keluar," kata Rachmawati.

Tak hanya Rachmawati, musisi Ahmad Dhani dan Lily Wahid akan ikut dalam aksi bersama Gerakan Selamatkan NKRI di depan gedung MPR. "Saya ikut Bu Rachma dan Bu Lili, kemungkinan saya enggak ke Monas, terserah mereka mau kemana saya ikut. Saya menjaga ikon-ikon wanita Indonesia ini," kata Dhani.

Sumber : VIVA.co.id
×
Berita Terbaru Update