Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bungo / Hamid
MUARABUNGO - Puluhan peserta aksi yang
mengatasnamakan pembela tenaga honorer Kabupaten Bungo, Kamis (8/12),
kembali melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati dan DPRD Bungo.
kedatangan puluhan pengunjuk rasa yang dimotori oleh LSM Padam ini bertujuan untuk menuntut agar pemerintah daerah tidak melakukan pemangkasan terhadap tenaga honorer.
"Kami meminta Bupati, maupun anggota DPRD, untuk tidak melakukan pemangkasan serta pengurangan gaji tenaga honorer," ujar Afrizal selaku koordinator aksi.
Disebutkan Afrizal, kebijakan pemerimtah daerah untuk melakukan pengurangan honorer merupakan langkah yang salah. Dirinya menilai, pengurangan serta pemangkasan honorer berdampak kepada jumlah pengangguran.
kedatangan puluhan pengunjuk rasa yang dimotori oleh LSM Padam ini bertujuan untuk menuntut agar pemerintah daerah tidak melakukan pemangkasan terhadap tenaga honorer.
"Kami meminta Bupati, maupun anggota DPRD, untuk tidak melakukan pemangkasan serta pengurangan gaji tenaga honorer," ujar Afrizal selaku koordinator aksi.
Disebutkan Afrizal, kebijakan pemerimtah daerah untuk melakukan pengurangan honorer merupakan langkah yang salah. Dirinya menilai, pengurangan serta pemangkasan honorer berdampak kepada jumlah pengangguran.
"Apakah Bupati menjamin, jika mereka (honorer, red) dipangkas akan mendapat pekerjaan kembali," kata Afrizal.
Selain meneriakkan untuk tidak melakukam pemangkasan tenaga honorer, Afrizal turut meminta pemerintah daerah serta dewan segera melakukan sidak ke lapangan, terhadap keluhan tenaga honorer. dirinya menilai kebijakan pemerintah sepihak, tanpa adanya survei ke lapangan.
"Smestinya Bupati maupun DPRD melihat ke bawah. Mereka (honorer, red) sanggup jual tanah, kebun serta sawah untuk bisa menjadi tenaga honorer, Artinya, mereka sanggat membutuhkan pekerjaan tersebut," pungkasnya.
Selain meneriakkan untuk tidak melakukam pemangkasan tenaga honorer, Afrizal turut meminta pemerintah daerah serta dewan segera melakukan sidak ke lapangan, terhadap keluhan tenaga honorer. dirinya menilai kebijakan pemerintah sepihak, tanpa adanya survei ke lapangan.
"Smestinya Bupati maupun DPRD melihat ke bawah. Mereka (honorer, red) sanggup jual tanah, kebun serta sawah untuk bisa menjadi tenaga honorer, Artinya, mereka sanggat membutuhkan pekerjaan tersebut," pungkasnya.
Sumber : Metrojambi.com
