Gubernur bersama Sekda Provinsi Jambi saat memimpin rapat soal penataan organisasi perangkat daerah. / Humas Pemprov Jambi
JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mulai melakukan pembahasan penataan organisasi perangkat daerah, Selasa (9/8). Pembahasan itu dilakukan dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Jambi, Zumi Zola, dan didampingi Sekretaris Daerah (Sekdaa) Provinsi Jambi, Ridham Priskap.Zola mengatakan, pembahasan ini untuk penataan organisasi daerah di Pemprov Jambi. Nantinya, akan ada beberapa instansi yang mengalami perubahan nama dan perombakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Saat ini kan jumlah eselon di Pemprov mencapai 76 orang. Nah, dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 tahun 2016, diamanatkan untuk dilakukan perubahan nama organisasi dan ada pemecahan dan penyatuan kepala SKPD. Tapi ada beberapa arahan dari pusat tidak bisa kita ikuti, karena disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing," beber Zola.
Ia mencontohkan, seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, diamanatkan untuk disatukan. "Tapi ini tidak akan efektif di Jambi, karena komoditi kita di sektor pertanian dan banyak lahan kita juga di perkebunan. Tidak bisa kita satukan dengan pertanian, kalau maksimal ya harus bergerak sendiri," ujarnya.
Selanjutnya, kata Zola, sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 tersebut Bakorluh akan disatukan dengan pertanian dan perikanan. Soal peleburan tiga instansi ini, Zola menyetujuinya. Ia beralasan suksesnya petani yang ada di Jambi tergantung dari penyuluh masing-masing.
"Jadi SKPD harus tahu, bahwa akan ada penggabungan SKPD dan perubahan nama," kata Zola.
Ditambahkannya, deadline yang diberikan oleh pusat sangat cepat. Hasil dari rapat penataan organisasi tersebut akan dibentuk Peraturan Daerah (Perda). "Jadi apa yang kita kaji, kita harap bisa diterima oleh pusat semua," ujarnya.
Namun setelah berkurangnya jumlah eselon II, III dan IV, ia meminta agar jelas berapa dana yang akan dihemat. "Tapi saya harus tahu, kalau sudah ada pengurangan eselon, berapa sih anggaran yang bisa dihemat. Karena kita akan putuskan dana hemat ini untuk apa," katanya.
"Biaya untuk pegawai harus lebih efektifkan, dengan demikian persentase biaya modal untuk melayani masyarakat dengan program-program yang pro rakyat bisa lebih ditingkatkan, sehingga pembangunan bisa lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.
Sumber ; metrojambi.com
