Jambi, Senin (15/8). Penolakan halus beberapa fraksi terhadap program satu ekscavator satu kecamatan yang merupakan janji politik ZZ-FU, dalam beberapa kali kesempatan terutama Rapat Paripurna Pembahasan RPJMD Kemarin, menimbulkan banyak pertanyaan publik.
Alasan yang dikemukakan Fraksi yang menolak antara lain terkait cukup tidaknya pendanaan APBD untuk pengadaan alat tersebut.
Sebagian mengemukakan alasan besarnya dana operasional alat berat dan sumber pendanaannya yang tidak jelas, sebagian lagi mengatakan program ini tidak manfaat terutama untuk daerah perkotaan.
Namun hal itu dibantah Dr.Pantun Bukit, salah satu tim ekonomi Kabinet Jambi Tuntas yang ikut menyusun RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.
Pantun mengatakan walaupun pertumbuhan ekonomi Jambi sedang lemah, namun ketersediaan APBD untuk program satu alat berat satu kecamatan mencukupi.
"Dana APBD mencukupi untuk itu, dari 142 Kecamatan akan kita bagi 5 (5 tahun), karena program ini memang sangat penting," ungkapnya.
"Bayangkan, dengan adanya alat berat di setiap kecamatan, ada banyak anggaran pembukaan dan pengerasan jalan yang bisa dihemat selama 5 tahun.
Selama ini kendala di pedesaan adalah jalan distribusi yang rusak, kalau setiap kecamatan punya alat ini, tiap saat mereka bisa melakukan pembukaan jalan baru, tidak lagi bergantung pada APBD," tambah Pantun.
"Saya curiga, penolakan dewan terhadap program ini karena saya mensinyalir ada beberapa dewan yang bermain di alat berat, mereka punya usaha peminjaman alat berat, jadi terancam periuk mereka," tambahnya.
"Sekarang bayangkan saja, kalau biaya pengerasan jalan dari APBD katakanlah 200 Juta perkilometer, lalu selama 1 tahun masyarakat bisa melakukan pengerasan jalan sepanjang 10 kilometer, berarti sudah bisa menghemat 20 Miliar, itu baru satu tahun, tinggal kalikan 5, kan sangat terbantu masyarakat dan keuangan kita," pungkas Pantun. (Na)
Alasan yang dikemukakan Fraksi yang menolak antara lain terkait cukup tidaknya pendanaan APBD untuk pengadaan alat tersebut.
Sebagian mengemukakan alasan besarnya dana operasional alat berat dan sumber pendanaannya yang tidak jelas, sebagian lagi mengatakan program ini tidak manfaat terutama untuk daerah perkotaan.
Namun hal itu dibantah Dr.Pantun Bukit, salah satu tim ekonomi Kabinet Jambi Tuntas yang ikut menyusun RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.
Pantun mengatakan walaupun pertumbuhan ekonomi Jambi sedang lemah, namun ketersediaan APBD untuk program satu alat berat satu kecamatan mencukupi.
"Dana APBD mencukupi untuk itu, dari 142 Kecamatan akan kita bagi 5 (5 tahun), karena program ini memang sangat penting," ungkapnya.
"Bayangkan, dengan adanya alat berat di setiap kecamatan, ada banyak anggaran pembukaan dan pengerasan jalan yang bisa dihemat selama 5 tahun.
Selama ini kendala di pedesaan adalah jalan distribusi yang rusak, kalau setiap kecamatan punya alat ini, tiap saat mereka bisa melakukan pembukaan jalan baru, tidak lagi bergantung pada APBD," tambah Pantun.
"Saya curiga, penolakan dewan terhadap program ini karena saya mensinyalir ada beberapa dewan yang bermain di alat berat, mereka punya usaha peminjaman alat berat, jadi terancam periuk mereka," tambahnya.
"Sekarang bayangkan saja, kalau biaya pengerasan jalan dari APBD katakanlah 200 Juta perkilometer, lalu selama 1 tahun masyarakat bisa melakukan pengerasan jalan sepanjang 10 kilometer, berarti sudah bisa menghemat 20 Miliar, itu baru satu tahun, tinggal kalikan 5, kan sangat terbantu masyarakat dan keuangan kita," pungkas Pantun. (Na)
Sumber : Imcnews.id
