Ilustrasi dok.JPNN.com
Ilustrasi dok.JPNN.com
JAKARTA – Nonot Harsono, Komisioner BRTI periode 2009-2015, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kedaulatan jaringan backbone broadband nasional seiring tren globalisasi cyber yang makin berkembang pesat.

 Jika tidak, dikhawatirkan kedaulatan jaringan backbone broadband nasional justru akan dikuasai pihak asing.

Dijelaskan Nonot Harsono, tren globalisasi cyber berkembang sangat pesat ditandai persaingan dua raksasa perusahaan internet global, yakni Google dan Facebook, yang akan membangun jaringan fiber optik dunia beserta jaringan akses berupa drone, balon, satelit, dan lainnya, meninggalkan operator jaringan yang selama ini telah membesarkan mereka.

“Apalagi jika Google Fiber berlomba dengan Microsoft dan Facebook membangun jaringan backbone nasional di indonesia, maka kedaulatan atas cyber territory Negara Kesatuan RI (NKRI) dan kedaulatan atas sumber daya informasi bisa terlepas,” paparnya kepada wartawan, Minggu (28/8).

Dia mengatakan, wilayah kedaulatan cyber yang sejatinya adalah jaringan broadband nasional akan dikuasai entitas luar negeri, jika tidak diantisipasi dari sekarang.

“Ini bukan tren andai-andai, tetapi tahapan globalisasi dari negara adikuasa yang selama ini amat konsisten diupayakan melalui beragam bentuk free-trade-agreement, seperti CEPA, AFTA, TPP, dan lainnya,” katanya.

Menyambut era kehidupan online yang segera tiba, lanjut dia, negara penguasa internet dan server global pasti akan berupaya "memaksakan" bab baru dalam perjanjian free trade untuk memuluskan pasar global online.

Negara yang telah menguasai server big data dan aplikasi analitiknya, serta konten global (seperti Hollywood, Walt Disney, Pixar) akan menjadi penguasa dunia online; apalagi jika mereka menguasai pula jaringan broadband di banyak negara.

Kedaulatan cyber dalam NKRI hanya akan terwujud jika PT Telkom tampil menjadi jaringan broadband nasional dengan sistem backup yang memadai. Sehingga Google dan semuanya menyewa saluran kepada Telkom. “Sayang jika kita terlambat mengantisipasi tren ini,” tegasnya.

Karena itu, Nonot menambahkan, pemerintah perlu segera melakukan pendataan dan penataan jaringan broadband nasional. Selain sharing backbone nasional, kebijakan network sharing pada jaringan akses fixed dan mobile perlu segera diterapkan. Sharing BTS utk mobile services dan sharing FTTH (open-access) untuk fixed services akan sangat meningkatkan efisiensi, integrasi & kualitas jaringan, kelayakan investasi, dan percepatan gelaran broadband nasional.

Nonot menilai, jika Telkom menolak untuk menjadi single backbone nasional, maka pasti akan muncul kompetitor dan ini sudah terjadi meski masih belum besar dampaknya.

“Andai saja para pemain backbone yang ada (seperti Moratel, Biznet, Icon+, Pegascom, Linknet, MNC, dan lainnya) sadar bersatu memadukan jaringan backbonenya, tentu akan menjadi pesaing yang berat bagi Telkom (divisi wholesale). Telkom akan bisa terdampak jika hanya berdua dengan Telkomsel,” ucapnya.

Sementara ratusan ISP, lembaga penyiaran, BWA, dan Operator selular selain Telkomsel akan terdorong menyatu di jaringan backbone Google Nusantara. “Jangan sampai peluang untuk menguasai jaringan backbone nasional menjadi lewat dan sirna,” pungkasnya. (rl/sam/jpnn)

Sumber : Jpnn.com
Reaksi: