JAMBI - Ratusan Suku Anak Dalam (SAD) dan ratusan petani Jambi duduki Kantor Gubernur Jambi pagi ini (16/3) . Ratusan SAD dan petani ini berasal dari Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo. Mereka adalah korban kebijakan neoliberalisme.

Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyatakan darurat agraria di Provinsi Jambi dengan membentuk dewan komite penyelesaian konflik agraria.

Mereka juga menuntut areal seluas 3.550 ha lahan garapan, kebun dan tanah warisan milik SAD sesuai dengan Surat Instruksi Gubernur tanggal 07 Mei 2013.

Kemudian rekonstruksi ulang batas objek HGU PT Asiatic Persada dengan surat ukur dan peta situasi khusus 1986 lalu. Mereka juga minta ukur ulang kebun kelapa sawit yang ditanam PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit diatas tanah negara yang dikuasai tanpa hak oleh kedua perusahaan tersebut. Banyak tuntutan lain yang mereka sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Sumber : Jambiupdate.co
Reaksi: