Kerincigoogle.com, KERINCI - Adanya laporan pegawai honorer yang diduga ditipu oleh oknum yang mengaku orang dekat Bupati Kerinci
untuk diangkat menjadi tenaga kontrak. Bupati Adirozal membantah bila
ada orang dekatnya yang melakukan hal tersebut. Bahkan bupati meminta
laporan tersebut silakan saja diusut oleh pihak yang berwenang. Ia juga
meminta honorer yang ditipu untuk melaporkan langsung ke bupati.
"Jangan percaya yang seperti itu. Kalau ada laporkan ke saya namanya
(pelaku penipuan). Silakan usut pihak yang berwajib," kata bupati.
Di samping itu, Bupati menjelaskan Pemkab Kerinci tidak pernah ada
melakukan pengangkatan pegawai kontrak selama ini, namun jika pun ada
pihaknya tidak pernah memungut biaya.
"Ya, kita sudah sampaikan di hadapan kepala Desa dan Camat beberapa
waktu jangan mau ditipu. Tidak ada pemerintah merekrut seperti itu,
apalagi bayaran, termasuk tenaga kontrak, kalau pun ada tidak pungut
bayaran," jelas H. Adirozal (19/1) kemarin.
Selain itu, Bupati minta kepada masyarakat untuk dapat melapor siapa
pelaku yang melakukan penipuan, yang mengatasnamakan orang dekat Bupati Kerinci tersebut.
"Tolong masyarakat ada oknum seperti itu tolong catat namanya lapor
kepada kami. Kita minta jangan tertipu calo kah ini siapa pun
namannya,"ujarnya.
Dia juga menyebutkan, bahwa saat ini sangat banyak yang bergetayangan orang tidak jelas, yang menyebut adanya penerimaan CPNS.
"Saya minta BKD untuk membuat surat untuk diumumkan di desa dan
di Mesjid, karena kalau pun ada penerimaan CPNS misalnya tidak ada
pungut biaya karena itu sudah menjadi komitmen saya dengan wakil Bupati Kerinci," tandasnya.
Sebelumnya, korban pegawai honorer kabupaten Kerinci, pada Senin (18/1) telah melapor Polres Kerinci untuk melapor dugaan penipuan oleh oknum yang mengaku orang dekat Bupati Kerinci. Menurutnya Pismawati, yang menjadi korban penipuan datang bersama empat orang tenaga honorer lainnya merupakan korban penipuan.
Perempuan ini yang mengajar PAUD, dia di janjikan akan diangkat menjadi tenaga kontrak pada April 2015 lalu. Namun, harus dengan syarat harus membayar sebesar Rp5 juta rupiah kepada seorang yang bernama Mulyadi.
"Dalam kwitansinya itu bermaterai, ada tandatangan Mulyadi. Tapi sampai lewat ketentuan itu belum juga ada kepastian," ujarnya.
Sumber : Tribunjambi.com
