Kerincigoogle.com, SUNGAI PENUH - Ribuan massa pendukung paslon Herman Muchtar-Nuzran Joher (HM-NJ) kembali menggelar aksi demosntrasi ke kantor KPU Kota Sungaipenuh.
Aksi ini guna menolak hasil pleno KPU Sungaipenuh terkait penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh sekitar pukul 10.00 hari ini.
Setelah beberapa saat berorasi utusan pengunjukrasa dimediasi oleh Kapolres Kerinci bertemu dengan komisioner KPU Sungaipenuh dikantor KPU Sungaipenuh.
Dalam pertemuan tersebut, Victor, utusan pengunjukrasa mempertanyakan pleno KPU pada 23 Januari 2016 yang tidak mengundang Paslon nomor urut dua. Kemudian, terkait Keputusan Panwaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU tentang pembatalan rekapitulasi suara Pilwako Sungaipenuh.
"KPU harus laksanakan keputusan Panwaslu," ujarnya.
Sementara itu, Doni Umar, Ketua KPU Sungaipenuh menjawab hal tersebut mengatakan, terkait sengketa Pilkada Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Selain itu Keputusan Panwaslu Sungaipenuh sudah dicabut Bawaslu Provinsi Jambi 8 Januari lalu.
"30 Desember Bawaslu nyatakan sidang Panwaslu Sungaipenuh tidak legal," ucapnya.
Saat demo berlangsung, ratusan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, memblokir jalur menuju kantor KPU Kota Sungaipenuh dari dua arah.
Saat ini massa sudah membubarkan diri dari KPU Kota Sungaipenuh. Informasinya massa akan mendatangi Gedung DPRD dan Panwaslu Kota Sungaipenuh.
Aksi ini guna menolak hasil pleno KPU Sungaipenuh terkait penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sungaipenuh sekitar pukul 10.00 hari ini.
Setelah beberapa saat berorasi utusan pengunjukrasa dimediasi oleh Kapolres Kerinci bertemu dengan komisioner KPU Sungaipenuh dikantor KPU Sungaipenuh.
Dalam pertemuan tersebut, Victor, utusan pengunjukrasa mempertanyakan pleno KPU pada 23 Januari 2016 yang tidak mengundang Paslon nomor urut dua. Kemudian, terkait Keputusan Panwaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU tentang pembatalan rekapitulasi suara Pilwako Sungaipenuh.
"KPU harus laksanakan keputusan Panwaslu," ujarnya.
Sementara itu, Doni Umar, Ketua KPU Sungaipenuh menjawab hal tersebut mengatakan, terkait sengketa Pilkada Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Selain itu Keputusan Panwaslu Sungaipenuh sudah dicabut Bawaslu Provinsi Jambi 8 Januari lalu.
"30 Desember Bawaslu nyatakan sidang Panwaslu Sungaipenuh tidak legal," ucapnya.
Saat demo berlangsung, ratusan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, memblokir jalur menuju kantor KPU Kota Sungaipenuh dari dua arah.
Saat ini massa sudah membubarkan diri dari KPU Kota Sungaipenuh. Informasinya massa akan mendatangi Gedung DPRD dan Panwaslu Kota Sungaipenuh.
sumber ; metrosakti.com
