Penuturan salah seorang anggota Badan Musyawarah Desa (BPD), Jasman. Menurut dia, pasca pencairan ADD tahap Pertama dari jumlah ADD Rp.111 juta, untuk pemberdayaan, tidak ada kejelasan dari kepala desa.
"Sudah diundang rapat, tapi kades tidak hadir, sementara pak camat saja datang," ungkap Jasman.
Penuturan Jasman, dengan tidak hadirnya kepala desa rapat, usai rapat BPD langsung menyegel kantor kepala desa dan menggemboknya. "Seluruh BPD menyegel kantor dan menggemboknya, menjelang ada kejelasan realisasi ADD dari kepala desa," beber Jasman.
Hal yang sama juga dilontarkan ketua BPD, Hutri Agus Mantri, terkait penggunaan ADD yang telah dicairkan, pihaknya telah mengundang kepala desa, namun yang bersangkutan tidak hadir.
"Untuk kejelasan realisasi ADD, Kepala desa sudah kita undang rapat, tapi tidak datang," sebut dia.
Dia juga menuturkan, selain tidak adanya koordinasi dengan BPD, Kepala desa juga ada koordinasi dengan Sekdes dan masyarakat. Sehingga ADD yang telah dicairkan tidak ada kejelasan dan digunakkan untuk apa.
